Keras atas ormas kebebasan terampas


Keras atas ormas kebebasan terampas Logo PII. Orde Baru melarang PII karena menolak memakai Pancasila sebagai asas tunggal. (kejedukman.blogspot.com)

Tiap penguasa mempunyai kiat melanggengkan kekuasaan. Orde Baru dipimpin oleh Soeharto mampu bertahan 31 tahun, di antaranya dengan cara bertindak keras terhadap dinamika organisasi masyarakat.

Orde Baru meyakini organisasi masyarakat berpotensi menggalang massa. Entah itu berbentuk yayasan atau organisasi. Baik itu melalui kegiatan, hingga kaderisasi yang memungkinkan makar tehadap pemerintah.

Meski Undang-undang Dasar 1945 mencantumkan kebebasan berkumpul, berserikat, dan berbicara di depan umum, tetap saja rezim Soeharto memiliki cara untuk mengekang. Salah satunya lewat Undang-undang nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan.

Menurut Ronald Rofiantri, Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, beleid itu memang untuk mengontrol dinamika organisasi masyarakat. Ronald menyebut istilah organisasi kemasyarakatan dalam konteks hukum tidak memiliki tempat di Indonesia.

Dia mengatakan Orde Baru memaksa semua organisasi masyarakat mengakui dan menggunakan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi.Alhasil, semua bentuk perkumpulan harus diketahui dan terdaftar keberadaan dan kegiatannya oleh negara. Pengurusan izin dilakjukan lewat Kementerian Dalam Negeri (dulu Departemen Dalam Negeri). Organisasi atau yayasan telah terdaftar akan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar.

Pemberlakuan Undang-undang nomor 8 tahun 1985 berimpilakasi juga pada bejibunnya syarat pembentukan sebuah perkumpulan. Selain memuat hak dan kewajiban sebuah perkumpulan, akta ini mengatur wewenang pemerintah membubarkan sebuah perkumpulan jika dianggap tidak sesuai keinginan pemerintah. Semua itu ada dalam Bab VII tentang Pembekuan dan Pembubaran, pasal 13-17.

“Dengan undang-undang itu, penguasa bisa semena-mena membubarkan sebuah perkumpulan dengan berbagai alasan dan itu diskriminatif,” kata Ronald saat ditemui di ruang Lobi Dewan Perwakilan Daerah, Jakarta, pada Kamis sore pekan lalu.

Dia menyebutkan korban pertama dari undang-undang itu adalah Pelajar Islam Indonesia (PII) yang saat itu dipimpin oleh Muttaminul Ula. Kementerian Dalam negeri pada 1987 melarang kegiatan PII lantaran menolak mengganti Islam dengan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi.

Keras atas ormas kebebasan terampas

Komentar Anda

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s